KEBIJAKAN PERUNDANG-UNDANGAN PETERNAKAN

KEBIJAKAN

PERUNDANG-UNDANGAN

PETERNAKAN

Undang-Undang

Tahun 1967

dan

Undang-Undang

Tahun 2009

FAKULTAS PETERNAKAN

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2012

 

Kenapa  UU No.6 Tahun 1967 Dilahirkan

Dasar pertimbangan perlu ditetapkan UU No.6 tahun 1967 adalah pada pembukaan berbunyi :

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kami Pejabat Presiden Republik Indonesia menimbang :

a.      Bahwa hewan adalah makhuk karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada umat manusia untuk disyukuri dan untuk didayagunakan.

b.      Bahwa tanah air Indonesia menpunyai potensi yang besar dibidang peternakan.

c.       Bahwa potensi tersebut harus dimanfaatkan untuk kemakmuran, kesejahteraan, peningkatan taraf hidup serta pemenuhan kebutuhan rakyat akan potensi protein hewani.

d.      Bahwa peraturan dan perundang-undangan dibidang kehewanan yang ada sudah tidak sesuai lagi sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan usaha-usaha yang dimaksud.

e.      Bahwa semua itu memerlukan dasar-dasar baru untuk mendidik dan membangun dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

f.        Bahwa perlu disusun dan ditetapkan suatu UU yang meletakkan dasar-dasar baru untuk membangun bidang peternakan dan kesehatan hewan serta memperhatikan Bab XIII Pasal 31 ayat 2 UUD 1945.

Mengingat :

1.      Undang-undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1) pasal 20 ayat (1) dan pasal 33

2.      Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966

3.      Ketetapan MPRS No.XXXII/MPRS/1967, dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Memutuskan ;

Menetapkan ;

UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK         PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BAHASAN

Indonesia mempunyai potensi yang besar dibidang peternakan, yang memiliki pulau-pulau dengan sumber ternak yang tidak merata. Pengembangan peternakan tidak saja merupakan untuk kebutuhan protein hewani dan kebutuhan hidup tetapi juga membuka lapangan kerja, sekaligus menunjang pertanian dimana Indonesia merupakan negara agraris.

Untuk itu perlu diupayakan pengembangan ternak yang sehat dan wajar agar dapat bertahan sebagai Negara agraris, karena perlu diperhatikan keseimbangan dan pemeliharaan alam dengan ternak agar dapat berkelanjutan.

Maksud utama adalah untuk menumbuhkan pengertian semua lapisan masyarakat agar terbuka perspektif-perspektif baru dalam bidang ekonomi antara segi-segi idiil dan komersil, dengan mengharapkan peran serta swasta maupun pihak luar negeri baik dalam bentuk kerja sama atau dalam bentuk lain yang diizinkan dalam undang-undang.

Ternak dalam kehidupan masyarakat dapat berfungsi ganda yaitu sebagai bahan produksi untuk mencukupi kebutuhan manusia akan protein hewani, untuk meningkatkan taraf hidup, ternak juga sebagai devisa Negara wajib dan perlu diberi landasan hukum yang kuat yang selama ini belum ada untuk diperkembangkan dan justru karena itu diperlukan adanya UNDANG-UNDANG POKOK KEHEWANAN.

Kenapa Harus Diganti Dengan UU Tahun 2009

Keinginan untuk merubah atau mengamandemen UU No.6 tahun 1967, tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan. Pengganti UU No.6 tahun 1967, sudah sejak tahun 1972, barulah pada tahun 1995 lahir konsep Rancangan UU pangganti tersebut.

Konsep RUU ini disosialisasikan keberbagai forum. Pada tanggal 9 Mei 2008, disosialisasikan di Padang melalui Dirjen Peternakan bersama DPR, yang hadir saat itu dari semua kalangan yang terkait, baik Pemda, Dinas Peternakan dan Universitas Andalas dimana saat itu diberi kesempatan hadir untuk memberikan masukan.

UU adalah merupakan suatu system hukum yang harus ada dalam kjehidupan berbangsa dan bernegara guna mencapai tatanan masyarakat yang dicita-citakan.

Dasar pertimbangan perlu diganti UU peternakan dan kesehatan hewan :

a.      UU No.6 tahun 1967 sudah berumur cukup tua, tidak berekomendasi terhadap perkembangan pembangunan diantaranya yaitu :

1.      Keberadaan Otonomi Daerah

2.      Trend Globalisasi

3.      Belum mendorong upaya pengembangan system dan usaha agribisnis yang berdaya saing kerakyatan dan berkelanjutan.

4.      Plasma nutfah, bibit, pakan, lahan usaha, modal, prasarana, dll.

5.      Proses pasca panen dan pemasaran.

b.      Tuntutan local dan nasional serta internasional.

UU No.6 tahun 1967, tidak dapat lagi untuk mengikuti perubahan perkembangan dan tuntutan yang sedang berkembang antara lain yaitu :

1.      Pergeseran tata nilai hubungan internasional baik secara umum, baik terhadap hal-hal khusus yang terkait dengan masala peternakan          (  liberalisasi perdagangan, perdagangan ternak dan hasil-hasil hewan tidak mengenal batas-batas Negara ).

2.      Pergeseran peranan pemerintah, pemerintah daerah dan swasta.

Dalam pembangunan peternakan ( otonomi daerah, menggeser kewenangan pemerintahan yang semula berada pada pemerintahan pusat (sentralisasi) bergeser pada pemerintahan Daerah Propiunsi dan Kabupaten (Kota Pemerintahan pusat pada saat ini hanya bersifat sebagai fasilitator, dinamisator dan regulator.

3.      Desentralisasi dibidang peternakan dan kesehatan hewan.

Desentralisasi tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mendayagunakan hewan ternak di daerahnya, disatu pihak dan dilain pihak merupakan kewajiban daerah menjaga kelestarian, keaneka ragaman hewan / ternak dan lingkungan hidup didaerahnya.

4.      Keterlibatan peran serta masyarakat.

Keterlibatan peran serta masyarakat perlu terus ditingkatkan dan diberi peluang sehingga mampu mendukung akselarasi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan didaerahnya.

Perbandingan UU Tahun 2009 dan UU 1967

Perbandinagn UU No.6 tahun 1967 denagn UU No.18 tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

a.      Isi UU

1.      UU No.6 tahun 1967, terdiri dari 4 bab dan 27 pasal

2.      UU No.18 tahun 2009 yang baru, terdiri dari 15 bab dengan 99 pasal

b.      Istilah

Pada UU yang baru banyak ditambah beberapa istilah yang pada UU No.6 tahun 1967 tidak ada, dimasukkan istilah baru yang mencakup banyak hal, yang mengkomodir atau yang tidak dijumpai pada UU No.6 tahun1967, seperti kehewanan, hewan kesayangan, hewan laboratorium, obat hewan, pakan, budidaya pengamanan sumber daya hewan, aneka ternak dan banyak lagi yang secara rinci dimasukkan kedalam pasal yang memuat tentang istilah-istilah baru tersebut maka dalam uraian UU ini jelas akan lebih luas dari UU yang ada sebelumnya. UU No.6 tahun 1967 terdapat 14 istilah sedangkan UU baru 49 istilah.

Dalam istilah yang selama ini kita ketahui dalam UU No.6 tahun 1967, ditemui juga pada UU baru dengan ada perubahan kalimat serta penekanan-penekanan pengertian.

Mengapa masih dibahas dengan peraturan pemerintah, kepmentan dan keputusan lain karena selagi peraturan pemerintah dan kepmen dan peraturan lainnya belum diterbitkan sebagai pedoman pelaksanaan dari UU baru ini maka peraturan dan keputusan yang ada masih tetap berlaku selagi tidak bertentangan dengan UU No.18 tahun 2009 tersebut.